Last Updates :



Sekretaris Lembaga Penelitian (Lemlit) Universitas Kutai Kartanegara (Unikarta), Heru Suprato menyebut belanja pegawai tidak membebani APBD Kukar. Anggaran sekitar Rp 60 miliar sebulan ia nilai wajar. “Rp60 miliar per bulan untuk bayar gaji PNS Kukar itu tidak terlalu besar dan membebani APBD, karena ini bagian dari belanja wajib. Dan PNS Kukar memang banyak mencapai 16 ribu lebih,” kata Heru. Apalagi, kata dia, anggaran Rp 60 miliar itu tidak digunakan habis, karena adanya pegawai yang pensiun dan penyesuaian kepangkatan. “Justru membebani kalau tunjangan tambahan penghasilan pegawai (TPP) dibayarkan penuh. Sekarang kan sudah dilakukan efisiensi sesuai dengan pendapatan daerah,” ujarnya. Kabid Akuntansi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kukar, Heriansyah mengatakan Pemkab Kukar menganggarkan Rp 60 miliar untuk gaji PNS setiap bulannya. Menurutnya, dana sebesar Rp 60 miliar tidak semuanya habis, karena ada penyesuaian pembayaran gaji, seperti pegawai yang sudah masuk masa pensiun, pegawai yang mutasi ke daerah lain, pegawai yang berhenti, pegawai yang dipecat dengan tidak hormat karena melakukan pelanggaran, serta tidak ada pengangkatan pegawai baru. “Kan tiap bulan ada rekapan usulan pembayaran gaji pegawai dari masing-masing OPD, melalui bendahara pembantu pembayaran gaji, dari rekapan dan usulan itulah yang kita bayarkan,” katanya. korankaltim