• Visitors
  Last Updates :



Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemkab Kutai Kartanegara (Kukar) tahun anggaran 2017. Dari hasil pemeriksaan itu, BPK memberikan Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) terhadap LKPD Pemkab Kukar 2017. Penyerahan laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK RI terhadap LKPD tersebut diserahkan oleh Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) R Cornell Syarief Prawiradiningrat kepada Plt Bupati Kukar Edi Damansyah dan Ketua DPRD Kukar Salehuddin, S.Fil di Kantor Perwakilan BPK RI Kaltim, Samarinda, Senin (28/5/2018). Kepala Perwakilan BPK RI R Cornell Syarief Prawiradiningrat mengatakan penyerahan hasil pemeriksaan BPK kepada DPRD dan pemerintah kabupaten/kota merupakan kewajiban BPK RI, sebagaimana Undang-undang No.15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. “Pemberian opini berdasarkan pada empat kreteria yaitu kesesuaian standar kepemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta aktivitas sistem pemerintahan,” katanya. Menurut Cornell, berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas kabupaten/kota di Kaltim, diketahui pemerintah daerah telah melaksanakan perbaikan yang cukup signifikan dalam pertanggungjawaban keuangan negara. Kemudian ada peningkatan opini dari WDP menjadi WTP, bahkan beberapa daerah sudah memperoleh opini WTP lima kali berturut-turut. “Saya tegaskan, bahwa opini atas laporan keuangan daerah bukanlah pemberian dari BPK, tapi opini yang diperoleh kabupaten/kota murni merupakan hasil kerja keras dari seluruh aparat pemerintah daerah,” katanya. Ia juga mengapresiasi dan terima kasih kepada kabupaten/kota yang telah mempresentasikan hasil tindak lanjut pemeriksaan BPK, menindaklanjuti hasil rekomendasi BPK sehingga akhirnya berhasil meraih opini WTP.Dijelaskan Cornell di Kalimantan Timur masih ada beberapa kabupaten/kota yang belum meraih opini WTP. “Saya berharap bagi daerah yang belum meraih opini WTP agar berkomitmen untuk segera memperbaiki kekurangan-kekurangan sehingga dapat meraih opini WTP,” katanya. Dia juga meyebutkan dalam pemeriksaan anggaran tahun 2017, BPK masih menemukan beberapa kelemahan seperti penerapan pola pengelolaan keuangan BLUD di RSUD dan puskesmas pada pemerintah daerah yang belum sesuai dengan ketentuan, Pengelolaan Dana BOS (BOSNAS) belum memadai. Kemudian pengelolaan aset tetap dan lainnya belum optimal, selanjutnya pengelolaan belanja hibah belum sesuai dengan ketentuan, paket-paket pekerjaan juga yang belum dikenakan denda karena keterlambatan pekerjaan. Pencairan insentif dan pajak belum sesuai ketentuan serta beberapa permasalahan lain yang tidak sesuai dengan perundang-undangan. “Saya berharap dengan usaha yang sungguh-sungguh, menjalin koordinasi yang baik antara BPK dengan pemerintah daerah, sehingga kelemahan-kelemahan ketidak sesuaian dengan peraturan perundangan dapat diminimalisir bahkan dihilangkan. Peran aktif kepala daerah juga sangat diharapkan dalam meningkatpan pengelolaan keuangan daerah,”.jelasnya. Untuk diketahui, tahun-tahun sebelumnya, Pemkab Kukar sukses mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) lima kali berturut-turut dari BPK RI, dan hasil Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemkab Kutai Kartanegara (Kukar) tahun anggaran 2017, mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) medsos Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara